KPU Musi Rawas di Demo Tiga Aliansi, Ini Penyebabnya!
Musi Rawas.SP. Ratusan massa dari tiga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Masyarakat Silampari (KANTI), Gerakan Aktivis Selamatkan Silampari (GASS), dan Profesional Jaringan Mitra Negara (Pro Jamin) Musi Rawas yang tergabung dalam ALIANSI melakukan aksi demo di halaman kantor KPU Musi Rawas, Rabu (25/09/2024) sekitar pukul 10.00 wib. Aksi yang berlangsung satu jam tersebut mendesak pihak KPU Musi Rawas untuk segera merealisasikan tuntutan ALIANSI agar bekerja secara profesional transparan dan akuntabel.
Sancik yang mewakili dari LSM KANTI mengatakan sudah saatnya KPU Musi Rawas untuk berbenah diri, dikatakannya, KPU Musi Rawas bekerja tidak dengan hati nurani mengingat sampai sekarang masih memperkerjakan seseorang yang sudah berbuat asusila yaitu ketua PPK Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi Rawas.
Sancik mengungkapkan kenapa oknum itu masih dipekerjakan jelas ada sesuatu muatan yang patut dipertanyakan, sebagai rujukan kata Sancik, pada tatanan kasus yang sama di level pusat ketua KPU-RI dipecat karena melakukan chat asusila kepada Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.
Atas dasar kasus tersebut masih menurut Sancik KPU Musi Rawas seharusnya berpikir rasional dan objektif mengambil keputusan, ketika persoalan tersebut diadukan ke Bawaslu Musi Rawas dan sudah keluar hasil putusan, KPU Musi Rawas hanya tinggal melaksanakan lagi.
” Tapi nyatanya, pihak KPU malah membuat tafsirannya sendiri, sudah tentu ini menambah polemik persoalan yang baru, kami sedang berkoordinasi dengan rekan-rekan apakah perihal ini akan dibawa ke DKPP atau tidak,” lanjutnya.
Pada waktu yang sama, ketua aliansi GASS Epran sangat menyayangkan atas apa yang terjadi di KPU Musi Rawas, ia menyebutkan, sudah berkali-kali KPU Musi Rawas di demo aktivis tetapi tidak ada perubahan apa pun di tubuh KPU Musi Rawas.
Dalam pandangannya, kebijakan-kebijakan yang diambil selalu tidak tepat sasaran, sangat kental aroma arogansi KPU Musi Rawas dalam mengelola uang negara. Dia mencontohkan adanya dana publikasi ratusan juta hingga sekarang belum terserap sepeserpun oleh media, kejadian ini membuat banyak pertanyaan dari rekan-rekan media kenapa dana tersebut belum direalisasikan.
Belum lagi dana hiba dari Pemkab Musi Rawas sebesar 46 miliar yang tidak jelas peruntukannya.
” Sistem yang dibangun KPU Musi Rawas ini yang terburuk sejak lahirnya kabupaten berdiri,” sungut Epran dengan kesal.
Lain hal apa yang dikatakan ketua LSM Pro Jamin Musi Rawas Syaipul Bustam Efendi, masih dibiarkannya ketua PPK Kecamatan Purwodadi yang sekarang sudah menjadi anggota jelas menunjukkan adanya perbuatan balas budi dari KPU Musi Rawas, besar kemungkinan permainan uang yang menjadikan oknum ini terus menjadi anggota PPK.
Untuk itu katanya, ALIANSI akan terus mengawasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh KPU Musi Rawas. Jangan sampai KPU Musi Rawas melenceng dari komitmen untuk menjadikan pilkada Musi Rawas sebagai hajat besar mereka.
” Sudah saatnya KPU Musi Rawas bersih dari tekanan-tekanan eksternal, independensi Musi Rawas dipertaruhkan jika ingin menghasilkan sebuah pemimpin daerah yang bersih tanpa tendensi dari pihak manapun,” ungkapnya.
Menanggapi aksi demo, perwakilan dari KPU Musi Rawas Zairinudin ketika didesak untuk memberikan klarifikasi mengatakan, dirinya hanya membenarkan persoalan ketua PPK tersandung kasus asusila kemudian menyebutkan yang bersangkutan bukan ketua PPK padahal saat diketahui kejadian penggerebekan posisi pelaku adalah ketua PPK Kecamatan Purwodadi.
” Pihak kami sudah memutuskan persoalan tersebut dengan hasil yang bersangkutan diberikan surat peringatan,” kata Zairinudin. Kemudian lanjutnya,” mengenai dana publikasi hingga sekarang uang sejumlah 200 juta masih utuh dan belum digunakan, kami juga berpikir apakah dana tersebut akan kami silpakan, sedangkan untuk dana hibah 46 miliar, kami KPU Musi Rawas akan menggunakan dana tersebut sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujar ketua Divisi Teknis KPU Musi Rawas ini. (*)