Ratusan Pemuda GEMPAR Melakukan Aksi, Pemkot Mendadak Sepi
LUBUKLINGGAU. Para Pejabat dilingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau mendadak menghilang saat di demo para pemuda yang mengatasnamakan GEMPAR (Gerakan Pemuda Anti Korupsi) di depan Gedung Kantor Walikota Lubuklingau (22/07).
Judul aksi kali ini bertajuk “Aksi Selamatkan Linggau Dari Bahaya Laten Korupsi” Aksi masa diikuti ratusan masa dari berbagai kalangan.
Adapun yang menjadi sorotan GEMPAR yaitu besarnya anggaran di tahun 2023 khususnya dibagian umum Sekretariat Daerah Kota Linggau, sebelumnya berkali-kali kegiatan anggaran dibagian umum di sorot oleh berbagai aktivis dan kalangan pemerhati kebijakan publik Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya.
Koordinator aksi Efran Arbi, SE, dan Muhammad Aap selaku koordinator lapangan tampak menggelegar menyuarakan aspirasi untuk bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Lubuklinggau transparan, efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Selanjutnya, para aktivis kawakan seperti Hazam dan Gesang Purba, S.Pd turut menjadi orator dalam aksi tersebut
Ditekankan oleh para aktivis yang mengatasnamakan GEMPAR menyampaikan beberapa poin kegiatan yang bernilai fantastis seperti Hibah Pembelian Mobil Mini Bus STIEBI PRANA PUTRA yang sarat akan kepentingan, pembelian pertalite dan pertamina dex ribuan liter dalam satu bulan, sewa kendaraan dinas yang bernilai fantastis yang dinilai boros, acara karnaval SCTV yang di biayai dana APBD milyaran rupiah.
Aksi masa berlangsung satu jam di depan gedung kantor walikota dan di kawal oleh aparat keamanan dari pihak Kepolisian Resort Lubuklinggau, pihak polsek Lubuklinggau barat dan para anggota Sat Pol PP
Setelah menyampaikan aspirasi, masa di sambut oleh para asisten 1 yaitu Drs.Erwin Armaidi, M.Si dan Asisten 3 Herdawan, S.E, M.M
Herdawan, S.E.,M.M menyampaikan terima kasih atas kritik dan kontrol dari para adik adik pemuda yang tergabung dalam GEMPAR.
” Pada dasarnya semua kegiatan sudah payung hukum yang mengaturnya begitu pun penggunaan anggarannya sudah ada badan pemeriksa baik dari pusat maupun daerah,” ujarnya.
Pada akhirnya saat aksi demo berlangsung tidak ada satupun pejabat yang berkompeten yang bisa memberikan penjelasan terkait kegiatan Bagian Umum, para masa demonstran membubarkan dan akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa lebih besar lagi sampai tuntutan mereka di jawab langsung oleh unsur para pelaksana kegiatan(*)
