Warga Keluhkan Kualitas Beras Saat Launching GPISS Tidak Layak Konsumsi
LUBUK LINGGAU.SP. Warga keluhkan kualitas beras yang di beli saat launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) tahun 2024 di Kompleks Perkantoran Dinas Kominfotiksan, Jln Sultan Mahmud Badaruddin II Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Senin (29/1/2024) beberapa waktu yang lalu, pasalnya, saat akan digunakan pada hari Kamis (08/02/2024) diduga mutu dari beras tersebut sudah layak konsumsi.
Dari penuturan warga bernama Rini, beras dengan merek Stabilitas Pasokan Dan Harga Pangan (SPHP) yang ia beli saat operasi pasar di halaman Diskominfotik Lubuk Linggau. Saat itu tampilannya sangat elegan hingga ia pun tertarik dan membeli sebanyak dua karung dengan berat masing-masing 5 kilogram, namun sayangnya ketika akan di buka dan digunakan pada hari ini ternyata sangat mengecewakan.
” Harga saat itu saya beli 105 ribu rupiah, berpikir saat itu berasnya ada selisih dengan harga pasaran namun ternyata saat di buka kualitas nya sangat rendah,” ucapnya dengan nada kecewa.
Diceritakannya, di bagian bawah karung yang beli terdapat gumpalan beras yang sudah lapuk, menggumpal dan seperti akan dijadikan rumah oleh ulat beras. Ibu rumah tangga ini bertanya bagaimana kualitas beras seperti itu dapat keluar dari gudang Bulog Lubuk Linggau dan dipasarkan di tempat umum.
” Harusnya pihak Bulog selektif lagi sebelum dipasarkan, harus dipastikan berapa lama beras tersebut di dalam gudang, kalau sudah lapuk untuk apa disalurkan ke masyarakat,” ujarnya.
Pada waktu yang sama, awak media mencoba meminta tanggapan pihak Bulog Lubuk Linggau melalui stafnya atas nama Ayu Pasma Indah, ia mengatakan akan melakukan pergantian jika memang beras yang diduga tidak layak konsumsi tersebut adalah hasil produk mereka.
Ayu Pasma Indah juga memastikan jika beras dari gudang Bulog dalam kondisi baik sebelum disalurkan ke pasaran.
” Posisi nya dmn ya kk dan berapa banyak? Kalau memang beras kami seperti itu kami siap ganti. Tapi selama ini ga ada beras yang seperti itu, dijual pun dalam kondisi baik, disaksikan bapak Pj walikota langsung. 🙏🏻,” ungkapnya.
Sekedar informasi, sebelumnya dilakukan operasi pasar murah, PJ Trisko Defriyansa di halaman Diskominfotik Lubuk Linggau mengikuti acara launching Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumatera Selatan (GPISS) tahun 2024 via zoom meeting, Jln Sultan Mahmud Badaruddin II Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Senin (29/1/2024).
Masih via zoom, Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Agus Fathoni menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di 17 Kabupaten/Kota se-Sumsel dengan tujuan untuk menekan angka inflasi.
“Terima kasih kepada kepala daerah dan Forkompimda kab/kota yang sudah berhasil menangani bencana karhutla yang kita laksanakan beberapa waktu lalu. Nantinya akan ada program lain yang segera dilaksanakan seperti bedah rumah serentak, gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan sebagainya,” jelas dia pada saat itu.
Sementara itu, Pj Wako, H Trisko Defriyansa saat diwawancarai sejumlah awak media menerangkan Lubuklinggau memiliki unggulan saat pasar murah ini dengan menyiapkan 1120 tabung gas LPG 3 kg bekerja sama dengan Hiswana Migas seharga Rp 16.000.
Bahkan Wako berharap nantinya Lubuklinggau bisa melaksanakan kegiatan pasar murah secara rutin, bukan hanya pada saat ini saja.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Medholine menerangkan Pemkot Lubuklinggau menyiapkan 50 ton beras untuk pasar murah ini termasuk, gas dan bahan pangan lainnya dari berbagai distributor yang menjadi mitra pemerintah.
Kegiatan diawali dengan Pj Wako menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi via zoom meeting dengan Kemendagri di Kantor Diskominfo dilanjutkan dengan peninjauan pasar murah.
Hadir pada kegiatan ini, Ketua DPRD, H Rodi Wijaya, Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yudha, Dandim 0406 Letkol Inf Kunto Aji Setiawan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, AH Ritonga, Asisten II Bidang Perekonomian, H Surya Darma, Kadis Kominfotiksan, M Johan Iman Sitepu serta kepala OPD terkait.(Epran)
