Sekda, Asisten I dan Kaban Kesbangpol Ikuti Rakornas Program PNRM
LUBUKLINGGAU.SP. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Lubuklinggau HA Rahman Sani didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Kahlan Bahar dan Kaban Kesbangpol Kota Lubuklinggau diwakili Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan, Taufik Hidayat mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Revolusi Mental (PNRM) 2021-2024 secara virtual di Command Center (CC) Kota Lubuklinggau, Rabu (9/6).
Kegiatan Rakornas dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, dibuka secara resmi oleh Sekretaris Kemenko PMK dengan peserta seluruh Sekda, Kaban Kesbangpol, dan Kepala Bappeda se-Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap, perilaku, cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan serta membangkitkan kesadaran untuk mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Ada lima gerakan Revolusi Mental, yakni Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu.
Ditegaskan juga, dalam rangka pelaksanaan GNRM, sesuai dengan amanat Inpres Nomor: 12 Tahun 2016, maka seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah harus membentuk Gugus Tugas (GT GNRM) dimana gugus tugas tersebut memiliki peran yang sangat penting sebagai motor penggerak melakukan aksi nyata dan mewujudkan ketercapaian program GNRM.
Berdasarkan data evaluasi dan laporan, saat ini sudah 32 Provinsi/162 Kab/Kota (sudah membentuk GT GNRM) sedangkan 2 Provinsi/352 Kab/kota( belum membentuk GT GNRM).
Diakhir sambutan disampaikan bahwa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus menjalin koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar stacholder guna mendukung pelaksanaan program Prioritas Nasional Revolusi Mental 2021-2024.
Selanjutnya kegiatan Rakornas diisi dengan materi dari beberapa narasumber diantaranya dari Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenkeu, Bappenas dan Tim Ahli GNRM. (*)
