Wawako Hadiri Rakornas Pengawasan Internal Pemerintah Tahun 2021
LUBUKLINGGAU.SP. Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar didampingi Sekda Kota Lubuklinggau, HA Rahman Sani dan Kepala BPKAD, Zulfikar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Internal Pemerintah tahun 2021 secara virtual di Command Center (CC) Kota Lubuklinggau, Kamis (27/5).
Rakornas yang berlangsung di Istana Kepresidenan Bogor itu dibuka secara resmi Presiden Joko Widodo.
Dalam kesempatan itu, pria yang akrab disapa Jokowi itu berbicara mengenai isu antikorupsi dalam pelaksanaan belanja anggaran.
“Saya ingin tegaskan peran utama pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan pemerintah, menjamin tercapainya tujuan program, menjamin tercapainya tujuan belanja anggaran secara akuntabel, efektif dan efisien,” kata Jokowi.
Menurut eks gubernur DKI Jakarta itu, mengikuti prosedur itu penting. Namun, jauh lebih penting adalah tercapainya target-target yang telah ditetapkan.
Meski demikian, Jokowi mengingatkan lagi pentingnya pelaksanaan yang akuntabel, efektif, dan efisien, yang ditunggu-tunggu rakyat.
“Ini yang banyak kami lupa, yang ditunggu-tunggu rakyat adalah hasilnya, yang ditunggu rakyat adalah manfaat dari setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah. Dan pengawasan harus menjamin tidak ada serupiah pun yang salah sasaran, tidak ada yang disalahgunakan, apalagi dikorupsi,” kata dia.
Jokowi mengaku sudah sering menyampaikan bahwa dirinya tidak menoleransi sedikit pun pihak-pihak yang menyelewengkan anggaran. Apalagi korupsi dilakukan di saat pandemi Covid-19.
Lebih lanjut, Jokowi juga berpesan agar para menteri dan kepala daerah bisa mendukung pengawas internal, dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) agar bekerja secara independen dan profesional. Jokowi minta agar seluruh informasi disampaikan secara transparan.
“Jangan ada yang ditutup-tutupi, dampaknya program pemerintah juga jadi terhambat dan terlambat,” ujar Jokowi.
Untuk APIP serta BPKP, Jokowi juga menyampaikan agar mereka bersikap proaktif. Jangan baru bertindak setelah ada kejadian tertentu. APIP dan BPKP juga harus memperkuat kerja sama dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah terkait agar program pemerintah berjalan maksimal.
“Keberadaan APIP untuk mencapai tujuan pembangunan, bukan menakut-nakuti, bukan mencari-cari kesalahan. Jangan menunggu bertindak setelah ada kejadian, setelah terjadi kesalahan,” pungkas Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, peserta rapat koordinasi ini dihadiri 2.223 peserta. Mereka ialah pimpinan kementerian, lembaga, dan daerah. “Rakornas Pengawas Intern 2021 mengambil tema Kawal Efektivitas Belanja, Pulihkan Ekonomi,” kata dia. (*)